LSM BIDIK RI, Minta Kajati Sumbar Audit Dugaan TPPU Uang Komite SMKN.5 Padang ini Bentuk Transaksional Koorporasi
PADANG-KUHAPNEWS.COM Lagi-lagi dunia pendidikan di telanjangi oleh segelintir oknum yang memangku kebijakan di sekolah hal ini terjadi di Kota Padang. Kembalinya tercoreng dunia pendidikan bahwa adanya permainan monopoli jual nana pendidikan dengan kekurangan dana BOSP setiap tahun, kali ini terjadi di SMKN 5 Kota Padang padahal Pemerintah sudah mengucurkan dana BOSP dari Kemendikbud dan Ristek (Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan) dan di tambah dana APBD di Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar setiap tahun.
Bahwa permainan ini dengan dalil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah (SMKN.5 Padang) agar bermutu dan berkualitas, namun pihak sekolah mengkemas jual nama komite dan wali murid agar terhindar kata pungli dengan kedok rapat komite, orang tua siswa, dengan modus sumbangan yang telah disepakati.
Berdasarkan temuan dan laporan yang kami terima dari beberapa wali murid saat di konfirmasi, kompak mengatakan pihak SMKN 5 Padang melakukan pungutan uang komite, yang jumlahnya beragam mulai dari Rp.100.000 / Rp.250.000 persiswa belum lagi biaya lain pak setiap kegiatan di sekolah, sedangkan untuk biaya hidup dan makan kami saja sudah susah di cari pak ujar orang tua siswa yang namanya di samarkan (Upik-red) kami mengalami kesulitan ekonomi pak, orang tua siswa kan tidak sama pendapatannya, ditambah lagi biaya pendidikan anak, belum lagi anak berapa orang yang sekolah sementara kita harus wajib bayar di sekolah tersebut bebernya dengan wajah sedih, kemana kami mau mengadu lagi pak kami orang bodoh kami tidak tau apa-apa.
Menindak lanjuti temuan ini, maka kami awak media bersama tim melakukan investigasi ke SMKN 5 Padang tepatnya pada hari kamis tanggal 22 Mei 2025, langsung ke sekolah tersebut dan diterima oleh Kepsek SMKN.5 Padang diruang kerjanya.
Dalam pertemuan itu, kami pertanyakan tentang temuan dan laporan yang kami terima, namun beliau ( Kepsek SMKN.5) berkilah dengan mengatakan bahwa kami tidak pernah melakukan pungutan, namun sumbangan yang telah disepakati oleh orang tua murid dan komite, sedangkan saya tidak berada disitu, ungkapnya dengan nada sedikit garang, tanpa memperlihatkan bukti kepada wartawan atau notulen rapat antara komite dengan orang tua siswa dan wali muridnya.
Lebih lanjut kami kembali mempertanyakan tentang pungutan komite sebesar Rp 250.000 / siswa, lagi – lagi dibantah oleh Kepsek dengan mengatakan Bapak salah, dari mana bapak dapat data, disini kami pungut uang komite mulai dari Rp.100.000 s/d Rp.150.000, tergantung kondisi ekonomi orang tua siswa, dan ada juga yang gratis (Perai-red), kalau kami tidak pungut uang komite, maka sistim pendidikan disini seperti CUBADAK BAANGEK AN ungkap Kepsek SMKN.5 Padang.
Tambahnya lagi ( Kepsek), coba bapak bayangkan, beli sekaleng cat saja sampai Rp.300.000 (entah cat apa yang dimaksud kepsek ini) dan kami juga lakukan kerjasama dengan pihak bank Nagari, untuk membangun terus agar tidak terjadi penyelewengan sehingga gampang untuk di audit, jadi anak – anak membayar langsung ke pihak bank nagari, sehingga kami dari pihak sekolah, tidak pernah menerima uang tersebut, ungkapnya dengan nada sedikit tinggi.
Sementara Ketua Advokasi Hukum Non Government Organization Badan Investigasi Demokrasi Informasi Keadilan Republik Indonesia Provinsi Sumbar Ilham Putra Tanjung,SH mengatakan kepada wartawan (26/05/25) tidak di benarkan pihak sekolah negeri menarik uang, baik uang komite, maupun SPP dari orang tua siswa dengan dalil apa pun, apa lagi menjual nama sekolah dengan kekurangan dana, Pemerintah melalui Kemendikbud sudah mengalokasikan setiap tahun dana BOSP sebesar Rp. 1.700.000. Persiswa untuk SMK Negeri 5 Padang X 1.317 jumlah siswanya total dana yang masuk ke rekening SMKN.5 Padang sebesar Rp.2.238.900.000. Nah ini uang untuk kebutuhan sekolah jadi apa lagi yang kurang di sekolah tersebut. Tamba lagi dari Disdik Sumbar, pokir dewan.
Kami minta ibu Kajati Sumbar melalui Asisten Pidana Khusus agar melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU) di simpan di Bank Nagari oleh SMKN.5 Padang dengan menjual nama komite di sekolah.
Hal ini harusnya jadi pertanyaan besar bagi kita semua tentang kepatuhan terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah,untuk itu kami ( LSM BIDIK RI) akan terus mengkawal dan kumpulkan semua bahan keterangan (Pulbaket) untuk kita sampaikan ke Kejati Sumbar.
Sedangkan pungutan di sekolah tersebut tegas Ilham Putra Tanjung,SH hal ini bertentangan dengan Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Sapuh Bersih Pungutan liar. Jadi pihak sekolah jangan jadikan pendidikan objek transaksional untuk mencari keuntungan.
Miris memang, padahal sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite huruf b jelas melarang komite sekolah baik secara kolektif atau perorangan melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/wali, karena sekolah telah diberi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang merupakan bantuan Pemerintah untuk satuan pendidikan yang dikelola secara mandiri transparan dan akuntabel, oleh tim bos sekolah mengacu pada juklak dan juknis BOSP.
Bahwa uang komite di SMKN.5 Padang sambung Ilham Putra Tanjung, uang tersebut adalah uang orang tua siswa tidak pernah di audit oleh BPK sumbernya bukan uang negara, maka hal ini sudah masuk kategori pelanggaran UU Ri No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sumbangan itu suka rela tidak wajib dan tidak di tetapkan.
Tim
