Simpang Ampek-Kuhapnews.com Meningkatkan mutu pendidikan harus sejalan dengan program Pemerintah pusat, untuk memajukan mutu pendidikan pemerintah melalui Kemendikbud dan Ristek mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar Rp.52,07 Triliun atau setara 20 persen dari APBN tahun 2024
Namun nampak sekilas dari dunia pendidikan ini, seorang kepsek SMKN.1 Kinali yang berinisial SYL tidak pantas di tiru dan di contoh sebab tidak menunjukkan seorang ASN yang bersikap seorang pendidik dan pelayan yang baik, tidak layak di sematkan kepadanya jabatan Kepsek SMKN.1 Kinali. Seorang pejabat publik harus membuka ruang informasi terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, baik yang bersumber dari uang rakyat.
Hal ini patut menjadi evaluasi kinerja bagi anak buah Gubernur Sumbar Mahalyeli untuk di revisi pelayanannya kepada masyarakat dan media.
Terkait adanya temuan investigasi yang di peroleh narasumber media ini maka tentu harus mendapatkan konfirmasi yang berimbang kepada yang bersangkutan (Kepsek SMKN.1 Kinali).
Awak media ini mengkonfirmasi via WhatsAppnya 085274104xxx di hubungi sampai dua kali dan chat pribadi tidak menjawab pada.
Pada tanggal 25 Januari 2025 sekira pukul 18.06 wib tidak ada tanggapan namun Kepsek SMKN.1 Kinali memilih bungkam dan diam seribu bahasa saat di ajukan pertanyaan soal data belanja dana BOS tahun anggaran 2024 sampai berita ini di terbitkan RSL tidak menggubris.
Sementara Rasyidin Putra,SH selaku aktivis Gerakan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (GARANSI) mengatakan kepada wartawan (26/01/25), bahwa ada dugaan indikasi pelanggaran Perpres No 87 Tahun 2016 Tentang Sapuh Bersih Pungutan Liar, bahwa di sekolah tersebut (SMKN 1 Kinali) masih memberlakukan pungli berkedok komite sebesar Rp.800 ribu / pertahun yang di kenakan kepada siswa SMKN.1 Kinali
Hal ini kata Rasyidin Putra,SH kepada wartawan bahwa data yang kita miliki ini valid, penggunaan belanja dana BOS tahun 2024 dan ini sudah di pakai oleh Kepsek SMKN.1 Kinali ujar Rasyidin.
Belanja administrasi sekolah meningkatkan biayanya, di tambah belanja gaji guru honor membengkak.
Ini kuat dugaan kita adanya permainan kotor dalam laporan SPjnya. Dari dua mata anggaran tersebut, patut di curigai anggarannya ujar Rasyidin Putra.
Sementara pengangkatan guru P3K dua tahun belakangan sudah berjalan, lalu kemudian ada apa anggaran ini membengkak biaya gaji guru honorer dan belanja administrasi tegas Rasyidin Putra.
Kami uraikan penggunaannya laporan tahap satu dana BOS sebesar Rp.944.000.000 antara lainnya ;
1.Biaya pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp 34.698.000
2.Biaya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp 8.451.000.
3.Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp. 24.415.500
4.Biaya pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp. 79.928.651.
5.Biaya belanja langganan daya dan jasa Rp. 51.662.544.
6.Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Rp. 172.610.635.
7.Biaya penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp. 2.550.000.
8.Biaya pembayaran gaji guru honor Rp. 7.842.700.
9.Biaya pembayaran honor sebesar Rp.267.958.600..?
Dari total jumlah keseluruhan dana BOS yang masuk ke rekening sekolah dalam laporan ARKAS senilai Rp.650.117.630
Untuk laporan tahap dua penggunaan dana BOS SMKN 1 Kinali sebagai berikut;
1.Biaya pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca Rp.43.240.500.
2.Biaya pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Rp. 47.750.335.
3.Biaya dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain Rp 28.106.500.
4.Biaya pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan Rp.394.147.966.
5.Biaya pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan Rp. 1.500.000.
6.Biaya langganan daya dan jasa Rp. 60.125.650..?
7.Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana Rp. 248.570.667.
8.Biaya penyediaan alat multimedia pembelajaran Rp 13.921.000…?
9.Pembiayaan dalam gaji honor Rp. 35.558.500.
Jumlah total dana BOS di SMKN.1 Kinali Kab. Pasaman Barat senilai Rp. 1.237.881.158. tahun 2024
Kami akan siapkan laporan pengaduannya tegasnya Rasyidin Putra SH kepada awak media, agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan Tipikor dalam penyalahgunaan belanja dana BOS dan pungli komite di SMKN.1 Kinali imbuhnya.
Tim/red
